berita pertahanan

Wednesday, March 03, 2010

Indonesia Antisipasi Perang Inkonvensional

JAKARTA - Indonesia tengah mempersiapkan sistem teknologi informasi terpadu untuk mengantisipasi perang melalui dunia maya (cyber war) yang telah dirintis sejumlah negara.

"Perang informasi, perang teknologi menjadi tantangan global saat ini. Karenanya kita tidak mungkin untuk mengabaikannya, kecuali membangun sistem teknologi informasi yang memadai, kuat, dan solid," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Selasa (2/3).

Ia menjelaskan, salah satu komponen yang akan diperkuat adalah peran, fungsi, dan teknologi media untuk menjadi sarana untuk mengantipasi perang informasi dan teknologi: perang melalui dunia maya.

"Media merupakan salah satu komponen pertahanan nonmiliter yang dapat diberdayakan untuk mendukung sistem pertahanan negara yang kuat. Salah satunya dengan memberdayakan media untuk mengantisipasi perang melalui dunia maya, perang teknologi informasi," tutur Sjafrie seperti dikutip Antara.

Terkait itu Kementerian Pertahanan akan mengadakan lokakarya yang melibatkan pengusaha dan pelaku media untuk merumuskan sistem teknologi informasi terpadu dalam menghadapi perang teknologi informasi melalui dunia maya.

Sjafrie menegaskan, selain perang konvensional yang harus tetap diantisipasi dengan pergelaran kekuatan militer yang memadai, ancaman perang inkonvensional seperti perang teknologi informasi, dunia maya, juga harus diantisipasi dan dikelola dengan baik.

"Kami memang belum bisa memodernisasi alutsista yang ada dengan maksimal, karena keterbatasan anggaran. Namun itu akan tetap kami lakukan bertahap sambil mengantisipasi ancaman perang inkonvensional, sesuai perkembangan lingkungan strategis yang ada," katanya.

Sumber : JURNAS

Kapal Perusak Kawal Rudal Diproduksi Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Pertahanan menyatakan siap merealisasikan anggaran untuk pemenuhan alutsista pada 2010. TNI AL menyatakan telah mengajukan usulan pengadaan kapal perusak kawal rudal untuk segera direalisasikan tahun ini. TNI AL optimistis kapal ini akan siap diproduksi pada tahun yang sama.

Hal ini disampaikan oleh KSAL Laksamana Agus Suhartono kepada Media Indonesia, di Jakarta, Selasa (2/3).

"Itu sudah di Kementerian Pertahanan. Mungkin minggu depan sudah ada TEP (Tim Evaluasi Pelaksanaan) untuk menentukan siapa yang mengerjakan," kata Agus.

Pihaknya mengajukan satu buah kapal jenis PKR untuk permulaan. Pembuatan kapal yang dianggarkan senilai 170 juta euro ini akan dikerjakan oleh PT PAL yang akan bekerja sama dengan negara lain melalui kerjasama. Ada tiga negara yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia, dan Rusia. Ketiga opsi itu akan ditentukan oleh kementerian. Ia memperkirakan produksi kapal akan selesai pada 2012.

"Kita mengajukan opsi tapi kami hanya menilai dalam tataran teknis operasional. Yang menilai transfer of technology, loan agreement, masalah politis dan lain-lain itu urusan Kemenhan. Mengadakan suatu barang itu sangat kompleks, tidak hanya masalah technical dan operasional requirement," tukasnya.

TNI AL juga sedang mengusahakan kontrak pengadaan dua buah kapal selam yang diharapkan penandatanganannya akan diselesaikan tahun ini. Ia menyatakan akan mengajukan tiga negara produsen kapal selam sebagai opsi bagi kementerian pertahanan. Ia berharap akhir pemerintahan KIB II, dua kapal selam yang dibutuhkan sudah bisa dioperasikan di Indonesia.

"Saat ini kita belum (menentukan). Masih dalam proses," cetusnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Tuesday, March 02, 2010

RI Jajaki Kembali Pelatihan Kopassus dengan AS

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang menjajaki kembali kemungkinan pelatihan bagi anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) di Amerika Serikat.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa (2/3) mengatakan, Indonesia telah mengirimkan tim khusus untuk membahas kemungkinan dibuka kembali pelatihan bagi prajurit Kopassus di AS.

"Tim terdiri atas unsur Departemen Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI dan Kopassus. Tim semalam sudah berangkat, untuk membicarakan berbagai kemungkinan" ungkapnya.

Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.

Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu.

Padahal, pasca pencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerja sama International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Sales (FMS), Foreign Military Financing (FMF), maupun Defence Export dengan Indonesia.

"Namun, untuk Kopassus masih belum hingga kini," kata Sjafrie.

Ia mengatakan, salah satu agenda kemitraan komprehensif yang akan disepakati RI dan AS dalam serangkaian kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia medio Maret mendatang adalah memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah kembali berjalan sejak November 2005.

Pemerintah Indonesia akan memantapkan beberapa kerja sama pertahanan yang telah dijalin kembali dengan Amerika Serikat, pasca pencabutan embargo militer oleh negara itu pada November 2005, terutama bidang pendidikan dan latihan bagi prajurit dan perwira TNI.

"Salah satunya program IMET yang telah berjalan kembali, pasca embargo militer AS kepada Indonesia," kata Sjafrie.

Sumber : ANTARA

RI Pasok Bahan Seragam Anti-IR untuk Tentara NATO

JAKARTA - Indonesia ternyata juga memasok bahan baku tekstil untuk pakaian tentara NATO. Bahan baku tekstil tersebut berjenis anti infrared, yang dapat digunakan untuk menyamarkan panas tubuh di jarak tertentu.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudradjat menjelaskan, untuk jenis tekstil tersebut, Indonesia telah mengimpor ke Jerman senilai US$ 10 hingga 20 juta per tahun.

"Tekstil anti infrared kita sudah digunakan tentara Jerman di NATO. Saat ini Perancis lagi tender," kata Ade ketika dihubungi wartawan di Jakarta.

Meski demikian, tekstil jenis ini belum memiliki standar nasional Indonesia (SNI) wajib, dan masih menggunakan standar negara pengimpor. Itu karena, kata Ade, tekstil anti infrared belum banyak digunakan di Indonesia sehingga urgensi untuk menotifikasikan SNI ke WTO belum ada.

Padahal, kata dia, SNI sangat penting bagi tekstil terutama di tekstil teknik dan militer.

Dari seluruh SNI tekstil di Indonesia yang berjumlah 1.038 standar, yang sudah wajib SNI baru 60 persen.

Di Indonesia, kata dia, kesadaran masyarakat atas pentingnya SNI masih sangat rendah karena hanya mempertimbangkan aspek harga murah ketimbang kualitas.

"Dikuatirkan dengan ACFTA ini, tekstil China akan mengancam untuk kalangan menengah ke bawah," ujarnya.

Tak hanya di Indonesia, kain tekstil Indonesia dipercaya internasional untuk menjadi perlengkapan militer. Selain tekstil anti infrared, juga diekspor kain tekstil loreng dengan spesifikasi untuk hutan dan padang pasir.

Sumber : VIVANEWS

Monday, March 01, 2010

Sertijab Pangarmatim RI

SURABAYA - KSAL, Laksamana TNI Agus Suhartono SE, melakukan inspeksi pasukan, pada upacara serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, Senin (3/3). Jabatan Pangarmatim kini dipegang oleh Laksamana Muda TNI Agus Margono SE, menggantikan pejabat lama, Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto. FOTO ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/mes/10.